3 Hal Plus 1 Yang Bisa Dipelajari Dari Banjir di DKI

Semoga korban banjir diberi kekuatan dan ketabahan untuk melalui bencana di awal tahun ini.

Pringsewu, BPBD.

Perayaan pergantian tahun tidak melulu berhiaskan ingar bingar trompet, petasan, kembang api, maupun teriakan “hore”. Warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta, misalnya. Alih-alih mendengar sorakan gembira, justru bising sirene yang memenuhi jalanan kota. Pasalnya, sejak Selasa sore hujan dengan intensitas sedang mulai mengguyur seluruh wilayah. Hingga akhirnya pada pukul 22.00 WIB (31/12/2019) ketinggian air di Pintu Air Katulampa mencapai 110 centimeter. Hal ini menimbulkan luapan Sungai Ciliwung yang menimbulkan banjir di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sumber: infografis BNPB.

Infografis Bencana Banjir DKI Jakarta

Bencana banjir di awal tahun baru 2020 yang menerjang DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, tercatat telah menimbulkan korban meninggal dunia sejumlah 16 jiwa. Sumber: data BNPB per 02 Januari 2020 pukul 07:59 WIB. Hingga detik ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih terus melakukan pendataan dari berbagai sumber dan kemungkinan jumlah korban bisa bertambah.

Atas terjadinya bencana banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu, Mokhamad Khotim, mengucapkan belasungkawa. Semoga korban banjir diberi kekuatan dan ketabahan untuk melalui bencana di awal tahun ini. Kemudian, kepada BPBD Jakarta, BPBD Kota Tangerang, BPBD Kota Bekasi, BPBD Kota Bogor, BASARNAS, beserta instansi terkait plus segenap relawan dari berbagai organisasi, kami ucapkan selamat bekerja dengan tulus ikhlas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan ekstra sekaligus menaungi rekan-rekan semua dalam keselamatan dan kesehatan. Amin.

Adapun bencana banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya di awal tahun baru 2020, turut memberi ruang belajar bagi daerah-daerah lain yang belum atau tidak terdampak bencana. Berdasarkan catatan Analis Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Pringsewu, Pandu Herlambang, ada 3 hal plus 1 yang bisa menjadi bahan diskusi dan renungan dalam konteks penanggulangan bencana. Catatan ini dibuat setelah memantau lalu lintas informasi di media sosial sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga 2 Desember 2020.

Pertama, nomor telepon kantor pusat (call center) instansi pelayanan kondisi darurat hendaknya cukup 3 digit tanpa kode area dan menggunakan sistem PABX (Private Automatic Branch Exchange). Hal ini patut dipertimbangkan setelah menyaksikan betapa banyaknya aduan atau laporan kejadian banjir ke nomor instansi BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, BASARNAS (kantor wilayah), di saat yang hampir bersamaan sehingga banyak yang gagal menghubungi. Kenapa pula harus 3 digit dan bebas kode area? Dalam kondisi darurat, makin sedikit menekan tombol pada ponsel sama dengan menyingkat waktu, yang artinya pelaporan kondisi darurat lebih cepat disampaikan dan diterima. Bayangkan bila anda harus menekan kode area (3 digit) plus nomor telepon kantor instansi yang jumlahnya 8 digit. Ambil contoh nomor telepon kantor BPBD Kabupaten Bekasi, yaitu (021) 89970506. BPBD Kabupaten Pringsewu yang selalu menyosialisasikan nomor telepon kantor (0729) 21108 di setiap kesempatan saja masih menemukan betapa enggannya masyarakat untuk menyimpan dan menghapalnya, apalagi nomor BPBD Kabupaten Bekasi tersebut.

Contoh nomor telepon kantor yang mencapai 8 digit di luar kode area

Lalu, soal kepentingan penggunaan sistem PABX yang memungkinkan para pelapor menghubungi tidak hanya satu nomor melainkan pencabangan beberapa nomor ekstensi. Misalkan nomor telepon utama kantor BPBD Kabupaten Pringsewu ialah (0729) 21108. Setelah digunakan sistem PABX, didapatilah nomor ekstensi 3 digit. Dalam praktiknya, bila nomor utama sibuk, pelapor bisa menghubungi ruang Kepala Pelaksana tekan ext 012. Maka yang ditekan via telepon seluler: 072921108*012. Atau 072921108*013 untuk tersambung ke ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik. Dengan kepemilikan nomor ekstensi, setidaknya membuka peluang bagi pelapor untuk tersambung dan mendapat respons.

Kedua, urgensi kepemilikan akun media sosial yang dikendalikan oleh administrator atau admin yang responsif selama 24 jam. Saat bencana banjir resmi melumpuhkan DKI Jakarta dan sekitarnya, media sosial seperti Twitter justru menjadi jalur alternatif para korban dalam mencari pertolongan. Sebabnya tentu saja terkait dengan catatan pertama di atas, yakni seluruh nomor telepon darurat sulit untuk dihubungi. Bagaimana kantor layanan akan menerima panggilan dari 100 pelapor bila nomor telepon hanya memiliki satu jalur? Bijaknya, warganet di Twitter sejak 31 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020 tidak “tidur” dalam menyebarkan informasi terkini di tempat tinggalnya masing-masing. Dalam terjaganya, warganet aktif membagikan tangkapan layar dari rekan atau kerabat yang terjebak banjir dan membutuhkan perahu karet untuk evakuasi. Tidak sedikit pula yang mecuitkan informasi tentang keberadaan orang tuanya di suatu alamat yang rawan tidak terdata karena sedang terbaring sakit. Ketika sambungan telepon tidak bisa diharapkan, mention ke akun-akun Twitter milik BNPB, BPBD, dan BASARNAS menjadi andalan. Patut disyukuri, ternyata akun Twitter tiga instansi di atas dipegang oleh admin yang responsif. Sikap ini dibuktikan dengan reply mention dan cuitan tindak lanjut.

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Pringsewu sejak 14 Oktober 2019 telah mengaktifkan akun Twitter di @BPBD_Pringsewu. Silakan di-follow untuk mendapatkan prakiraan cuaca harian pada 9 kecamatan se-Pringsewu dan informasi terkini tentang kegiatan tiap bidang. Meskipun belum mendapatkan tanda terverifikasi, yakinlah akun Twitter BPBD Kabupaten Pringsewu dikendalikan oleh seorang pegawainya dengan penuh tanggung jawab.

BPBD Kabupaten Pringsewu
Silakan di-follow agar berkah 🙂

Ketiga, sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini mengingatkan bahwa APBDes selain digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa (pemdes), bisa juga dialokasikan untuk pos dana tak terduga seperti keadaan darurat bencana. Keterkaitannya seperti ini. Ketika bencana banjir terjadi di 169 titik tersebar DKI Jakarta dan sekitarnya, maka evakuasi korban yang terjebak adalah keniscayaan. Masalahnya, jumlah perahu karet dan kendaraan evakuasi sejenisnya mencukupi atau tidak untuk menjangkau ratusan korban? Faktanya, jumlah perahu karet yang dimiliki BNPB, BPBD, dan instansi lainnya tidak mencukupi untuk melakukan evakuasi sekaligus ke banyak titik. Hal ini adalah gambaran betapa masih kurangnya daya dukung pemerintah ketika terjadi bencana besar yang berdampak luas.

Diskusi selanjutnya, kenapa beban penanggulangan bencana, dalam hal ini banjir, tidak dibagi dengan pihak swasta dan masyarakat. Okelah, di DKI Jakarta tidak ada lagi desa, melainkan kelurahan. Namun, di kabupaten/kota lainnya keberadaan desa yang menerima Dana Desa ada ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Andai sosialisasi mengenai penggunaan APBDes untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana telah masif dan diterima dengan baik oleh kepala-kepala pekon, maka pengadaan perahu karet dan peralatan lainnya sangat mungkin diwujudkan. Bila bicara kondisi ideal dalam konteks wilayah-wilayah rawan bencana banjir, mestinya satu desa atau kelurahan sudah memiliki sebuah perahu karet untuk evakuasi. Sehingga ketika bencana banjir betul terjadi, jumlah korban jiwa bisa ditekan sesedikit mungkin. Tentunya juga pemerintah daerah melalui BPBD tidak kewalahan menanggung beban sendirian.

Tiga hal penting telah diutarakan di sini. Sebagai pamungkas, BPBD Kabupaten Pringsewu menyampaikan sebuah slogan singkat, “Kita jaga alam, alam jaga kita”. Betul, kita sebagai manusia dengan kecanggihan teknologi dan pikiran telah melakukan banyak hal dalam mengenali juga mengantisipasi bencana. Namun, bagaimanapun kita berusaha, tetap tidak bisa mengalahkan kehendak alam. Bencana banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi peringatan nyata bahwa ada yang luput untuk kita lakukan selain menyosialisasikan prakiraan cuaca dan menyiapkan peralatan evakuasi. Apakah itu, yakni menyelaraskan diri dengan alam. Dalam bahasa yang lugas, setop menghancurkan lingkungan demi ambisi pembangunan.

Pasca-pernyataan yang dilontarkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi, 23 September 2019, BPBD tidak perlu ragu untuk mengingatkan bahwa manusia dan mimpi pembangunannya sebagai faktor utama perusakan alam. Imbasnya, potensi bencana meningkat. Mirisnya, ketika bencana terjadi, keberadaan BNPB dan BPBD seperti pasukan sapu jagat yang diharapkan untuk menangani sendirian. Tentu dengan risiko menerima cibiran bila tidak mampu menangani bencana. Padahal, prinsip penanggulangan bencana seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan upaya dimulai sejak hulu, yakni pencegahan. Lebih tepatnya bisa dilihat pada Pasal 35, “Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana” yang mana salah satunya meliputi kegiatan penegakan rencana tata ruang.

Pertanyaannya kemudian, sudahkan BPBD secara aktif dan proporsional dilibatkan oleh pemerintah daerah sejak perencanaan tata ruang? Apakah bencana banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya lepas dari faktor kesalahan tata ruang wilayah? Apakah dalam setiap izin pembangunan gedung perkantoran, mall, apartemen, telah melihat dan sesuai dengan peruntukan lahan? Apakah tidak ada wilayah resapan air yang dikorbankan, DAS yang dirusak, atau ruang terbuka hijau yang urung disediakan? Sesungguhnya, banyak peran yang bisa diberikan kepada BPBD untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana sebelum semua terlambat seperti Jakarta.

Mari kita renungkan. Banjir akibat hujan lebat, sambaran petir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan lainnya merupakan bahaya alam yang eksis sejak Bumi siap dihuni manusia. Akibat pertumbuhan manusia dan penyebaran selama ribuan tahun, alam kemudian terdesak. Meskipun begitu, atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup (tempat tinggal, sumber penghasilan) kita terus belajar untuk hidup selaras dengan alam. Lalu, perlu kita catat bahwa alam memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memiliki batas. Ketika kehendak manusia melampaui kemampuan alam, maka bencana siap mengancam. Di sinilah munculnya embrio mitigasi dan pencegahan bencana, yang kemudian melahirkan instansi seperti BNPB dan BPBD. Daripada itu, dengan kesepahaman bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, bencana sebenarnya bisa diantisipasi dan dicegah. Walau pun di banyak kesempatan terjadi perbedaan pendapat tentang visi pembangunan, BPBD tetap siap 24 jam melayani setiap aduan atau laporan kejadian bencana. Hubungi BPBD Kabupaten Pringsewu di nomor (0729) 21108.

Salam BPBD: tanggap, tangkas, tangguh!

(p&u)

Leave a Response