Koreksi BPBD Kepada ACT: Bukan Kekeringan, Tetapi Kesulitan

BPBD mendapat pengakuan yang menafikan adanya bencana kekeringan

Pringsewu, BPBD.

Seperti yang telah dilansir Tirto.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan peringatan bahwa kekeringan akan berlangsung lebih panjang di tahun 2019 karena adanya fenomena el-nino lemah. Agus Wibowo, Pelaksana Harian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, pada Senin (15/7) menerangkan bencana kekeringan yang berlangsung sampai September dan puncaknya pada Agustus, sudah menerpa 1996 desa di tujuh provinsi yang mengalami kekeringan. Provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Data ini kemudian diperbarui pada tanggal 14 Agustus menjadi 2.620 desa di 758 kecamatan yang tersebar pada 101 kabupaten/kota di 7 provinsi, di antaranya; 29 di Jawa Tengah, 2 di D.I Yogyakarta, 26 di Jawa Timur, 17 di Jawa Barat, 3 di Bali, 9 di NTB dan 15 di NTT.

Kekeringan, menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, merupakan satu dari tujuh bencana alam selain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Definisi kekeringan itu sendiri bila dijelaskan dari perspektif kebencanaan ialah: kekurangan curah hujan selama periode waktu yang panjang, biasanya satu musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sejumlah sektor. Definisi ini mengacu pada dokumen Drought Risk Reduction Framework and Practices: Contributing to the Implementation of the Hyogo Framework for Action yang dipublikasikan oleh United Nations secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), pada Agustus tahun 2009.

Suatu daerah, baik kota atau kabupaten, bisa dikatakan terlanda bencana kekeringan bila telah melalui status siaga darurat kekeringan. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011, Siaga Darurat Bencana (kekeringan) adalah suatu keadaan di mana terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status ini dilakukan oleh pemerintah daerah atas usul Kepala BPBD.

Mengikuti penjabaran di atas, Kabupaten Pringsewu–hingga tulisan ini dirilis–belum saatnya berstatus dilanda bencana kekeringan. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan BPBD, bahwa di beberapa lokasi yang menjadi langganan dilanda kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya, telah dibangun sejumlah sumur bor. Program-program bantuan yang melibatkan keswadayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), memiliki andil dalam pembangunan sumur bor di daerah-daerah sulit air di seluruh pelosok Indonesia. Belum lagi bila menghitung keberadaan sumur bor yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa.

Fakta di lapangan ini yang luput dari perhatian Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung saat mengundang BPBD Kabupaten Pringsewu dalam acara penyerahan bantuan air bersih di lapangan Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kamis tanggal 22 Agustus 2019. ACT–dilihat dari backdrop–memberikan bantuan air bersih di wilayah tersebut atas anggapan bencana kekeringan telah melanda Kabupaten Pringsewu. Padahal, berdasarkan wawancara langsung dengan tiga warga di sekitar lokasi pemberian bantuan, BPBD mendapat pengakuan yang menafikan adanya bencana kekeringan.

BPBD Pringsewu
Foto bersama pihak ACT Lampung dengan tamu undangan dan warga penerima bantuan di depan backdrop yang tajuknya kontroversial

Demi menghindari kesalahpahaman lebih jauh, Teguh Prasetyo selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Pringsewu memberikan penjelasan kepada koordinator acara. Sebagai pembuka, Sekretaris BPBD mengucapkan terima kasih atas bantuan donatur yang memberikan bantuan air bersih melalui ACT. Dirinya juga mengapresiasi niat baik lembaga kemanusiaan tersebut yang menaruh perhatian pada Kabupaten Pringsewu. Kemudian, Teguh mengingatkan bahwa niat baik harus didukung pula dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Dalam hal ini ACT Lampung hanya melakukan koordinasi melalui selembar surat undangan yang dikirim satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Padahal, pemberian bantuan oleh pihak swasta atau non-government organization, pastilah beririsan dengan instansi-instansi pemerintah. Misalnya, aparat pekon, aparat kecamatan, polsek, kodim, dinas terkait, hingga kepala daerah. Tentu saja koordinasi-korespondensi antara pihak swasta sebagai pemberi bantuan dan instansi pemerintah sebagai pengayom, tidak bisa berjalan baik bila dilakukan secara terburu-buru.

Teguh tidak lupa menambahkan bahwa kegiatan ACT yang mengangkat tema bencana kekeringan telah menimbulkan kesan “melangkahi” beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan isu ini, seperti Dinas Pertanian yang memegang data lahan/sawah yang dilanda kekeringan, Dinas PUPR yang memegang data jalur irigasi dan sungai, serta BPBD yang bisa mengusulkan status siaga darurat kekeringan kepada Bupati Pringsewu.

Sekretaris BPBD Kabupaten Pringsewu menyampaikan masukan terkait kegiatan ACT

Mendapati penjelasan dari Sekretaris BPBD Kabupaten Pringsewu, ketua koordinator kegiatan yang berdomisili di Pekon Sriwungu, mengucapkan permohonan maaf. Tidak lupa, ACT lampung mengucapkan terima kasih karena BPBD Kabupaten Pringsewu telah membantu mencari tambahan satu mobil tangki air dalam waktu yang sempit. Kemudian, tepat pada pukul 11.00 WIB, peresmian kegiatan secara seremonial dilakukan, dengan disaksikan relawan, tamu undangan, dan warga penerima bantuan. Sebelum berpisah, BPBD meminta penyerahan bantuan air bersih secara simbolis turut diabadikan.

ACT Lampung mengirimkan total lima mobil tangki yang memuat air bersih, dan akan dikirim di sejumlah dusun yang terdapat warga kesulitan air. Dengan demikian menjadi pemahaman bersama bahwa di Kabupaten Pringsewu belum terjadi bencana kekeringan, melainkan mulai marak warga kesulitan mendapatkan air bersih karena jarak tempat tinggal dengan sumber air (sungai, sumur bor) terlalu jauh.

(p&u)

Leave a Response