Melahirkan ASN Unggulan Demi Indonesia Berkemajuan

ASN-ASN yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif akan mendapat prioritas untuk mengisi organisasi-organisasi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah

Pidato Presiden Joko Widodo yang bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul, 14 Juli 2019, seolah menjadi mukadimah sebuah seruan akbar bagi seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air untuk mewujudkan cita-cita bersama: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong-royong.

Sebagai pengantar, pidato pertama presiden terpilih hasil pilpres yang lalu berhasil mempresentasikan langkah-langkah besar yang akan dimulai oleh pemerintahan yang baru. Dimulai dengan penekanan untuk memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia, yang mana menurut presiden pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan untuk menjadi negara yang maju. Sebagai fondasinya, pemerintah akan memberi jaminan terhadap kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Apa yang disampaikan di Sentul, 14 Juli 2019 lalu tentunya berkorelasi dengan misi Jokowi-Ma’ruf, di mana Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ditempatkan pada urutan teratas. Kemudian, interkoneksi antara SDM unggul dan Indonesia maju nyata telah terbangun. Hal ini bisa dibuktikan dari teks awal pidato tentang dunia yang bergerak dengan cepat yang hanya bisa dihadapi dengan model manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif. Bila diperjelas, bicara mengenai dunia yang bergerak dengan cepat berarti bicara tentang berakhirnya Revolusi Industri 3.0 dan datangnya Revolusi Industri 4.0. Dari pada itu, diskursus tentang manajemen pemerintahan yang adaptif pastilah bermuara pada orang-orang pilihan, pegawai yang terbiasa dengan iklim kompetisi dan layak dilabeli sebagai SDM unggul, serta siap menghadapi era Internet of Things.

Secara tersirat, presiden berpesan ihwal keterlambatan dalam merespons Revolusi Industri 4.0 harus dibalas dengan langkah besar dan kebijakan yang mengejar lahirnya SDM Indonesia yang unggul. Misal, untuk menjamin kesehatan ibu dan balita, maka kebijakan yang memfasilitasi pengembangansistem jaringan gizi dan tumbuh kembang anak mesti diterbitkan. Akses informasi dan sokongan dana demi penelitian menemukan formula asupan anak di usia emas, harus disediakan. Contoh lain, studi tentang aturan yang bisa menaungi jenis usaha yang lahir di atas platform digital wajib dielaborasi.

Peningkatan Kapasitas dan Manajemen ASN
Selanjutnya, untuk menghindari kesan SDM yang unggul hanya bisa dilahirkan dari titik nol, pemerintah memulai upaya peningkatan kualitas SDM yang telah lama eksis dan bekerja di jalur birokrasi dari golongan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tidak bisa dikesampingkan karena kebijakan-kebijakan yang diharapkan lahir untuk menyokong Indonesia maju justru bermula dari gagasan-gagasan dan pergerakan ASN. Selain itu, sesuai amanat undang-undang, ASN berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal pengurusan terhadap pelayanan atas segala kebutuhan hidup warga negara. Mulai dari pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perizinan usaha, hingga teknologi dan informasi.

Indonesia bisa meniru langkah-langkah besar yang dilakukan negara-negara maju yang pada tahun 2017 masuk dalam 10 besar ranking Government Effectiveness Index (GEI) seperti Singapura, Swiss, Finlandia, Hongkong, dan Kanada. Di mana peningkatan kapasitas birokrat pada negara-negara tersebut merupakan turunan dari pengelolaan administrasi pemerintahan dengan pendekatan manajemen ala korporasi. Telah dipahami bersama, perusahaan-perusahaan raksasa yang bonafide, dewasa ini, telah mentransformasikan Human Resourse Management/Manajemen Sumber Daya Manusia ke Human Capital Management (HCM). Karyawan atau pegawai tidak lagi dipandang sebagai sumber daya yang diserap maksimal demi sebesar-besarnya manfaat bagi perusahaan untuk dibuang kemudian, tetapi ditambahkan dan diciptakan value padanya untuk terus berkembang.

Pola manajemen tersebutlah yang kemudian ditiru oleh negara-negara maju sebagai bagian dari misi reformasi administratif/birokrasinya. Posisikanlah Negara Indonesia sebagai perusahaan, pemerintah sebagai HCM, dan ASN sebagai modal perusahaan yang tak tampak—di luar modal uang dan peralatan. Selanjutnya, dengan tetap berfokus kepada tujuan besar negara, pemerintah terus mendesain dan mendukung aktivitas-aktivitas dalam bentuk penanaman pengetahuan atau kemampuan pada ASN hingga mencapat tingkat signifikan yang tinggi dalam bekerja. Pengetahuan bisa ditingkatkan melalui interaksi dengan individu lain, dalam kasus ini semacam pelatihan, studi banding, hingga dikuliahkan di negara maju yang menjadi contoh sukses manajemen pemerintahan yang efektif.

Setelah berinvestasi dengan menyediakan anggaran terhadap pengembangan pengetahuan, pemerintah turut menanamkan investasi kepada aparat birokrasinya dalam bentuk kompensasi atau imbalan demi menumbuhkan dan menjaga loyalitas terhadap negara. Bentuknya bisa dalam bentuk honor yang sesuai dengan sertifikat-sertifikat keahlian yang dimiliki maupun fasilitas bekerja yang lebih baik. Aparatur Sipil Negara yang telah melalui tahapan-tahapan pengembangan keahlian, secara otomatis dirinya terus bertumbuh dan tidak akan habis sebagaimana halnya sebuah sumber daya. Hal ini dikarenakan dalam dirinya telah tertanam suatu kebutuhan untuk mengaktualisasikan bakat dan keahlian yang diperoleh. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ASN-ASN yang dipandang memiliki kelebihan akan merasa tertuntut untuk membuktikan kepiawaian di bidang tertentu dan memantaskan dirinya. Aktualisasi diri inilah yang secara langsung mendorong kerja ASN jauh lebih optimal, sehingga tujuan negara mampu dicapai dalam tempo yang singkat, dengan raihan keuntungan yang melampaui apa-apa yang telah ditargetkan.

Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Berkompetisi
Aparat birokrasi yang telah ditingkatkan kompetensinya menjadi salah satu prasyarat untuk mengentaskan persoalan menahun seperti tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya angkat kesehatan penduduk. ASN-ASN yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif akan mendapat prioritas untuk mengisi organisasi-organisasi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah: kementerian dan kedinasan. Selain modal manusia-manusia unggul di birokrasi, pemerintah harus mendukung dengan sistem pelayanan administrasi yang sederhana, memacu rekayasa dan inovasi di bidang teknologi, serta menyosialisasikan kinerja produktif dalam keseharian.

Semua yang disebutkan di atas adalah demi meningkatkan daya saing Negara Indonesia sebagai bagian dari global village yang merupakan hasil perubahan tata ruang dunia di era digital. Tentunya tidak akan ada pembicaraan tentang daya saing untuk kemajuan negara tanpa terlebih dahulu memperbaiki kualitas aparat birokrasi yang melayani masyarakat umum secara profesional. Pola pikir, orientasi, dan pertanggungjawaban kinerja ASN yang sudah puas dengan indikator proses seperti capaian serapan anggaran dan opini terhadap laporan keuangan, tidak lagi mendapat ruang. Mindset bekerja di atas harus berganti dengan capaian indikator keberhasilan dalam bentuk hasil dan dampak terhadap pemerintahan. Kemudian, ditambah dengan pengimbuhan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pengelolaan public sector, maka dapat dipastikan indeks daya saing negara akan terangkat.

ASN unggulan yang bekerja dalam birokrasi yang sederhana tentu saja akan menciptakan iklim investasi yang sejuk dan ramah bagi inovator-inovator startup (perusahaan rintisan) baik yang telah mapan maupun yang baru di tahap siap menerima kucuran dana dari pemodal ventura asal luar negeri. ASN yang adaptif dan responsif pun tidak akan mudah terkejut menghadapi pola-pola bisnis yang baru di era Revolusi Digital 4.0, di mana kemunculannya belum pernah terbayangkan. Mereka siap membantu pemerintah menyikapi usaha yang berplatform digital, yang memiliki valuasi jutaan dolar tanpa memiliki alat produksi dan karyawan sebagaimana Gojek dan Grab. Kemudian secara cepat mampu merumuskan dan menetapkan regulasi sehingga serbuan startup mampu menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan perusahaan, tanpa menghilangkan perlindungan kepada tenaga kerja yang umumnya disebut mitra. Tidak berpuas hanya berperan sebagai penyedia gerbang investasi, pemerintah melalui ASN-ASN yang ahli di bidang teknologi informasi berkewajiban menyelenggarakan kursus dan bimbingan intensif bagi peminat bidang yang dimaksud. Startup-startup lokal harus pemerintah bantu proses kelahiran dan perkembangbiakannya, dengan tidak meninggalkan ciri dari local wisdom yang ada.

Selain dukungan terhadap pengembangan teknologi yang komersial, pemerintah juga mendorong penemuan-penemuan perangkat lunak yang sifatnya murni pelayanan untuk masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, misal. Software atau aplikasi berbasis android bisa saja dibuat untuk melaporkan kejadian bencana, dengan tampilan mutakhir dan eye catching, tetapi tetap mudah dalam penggunaan. Kemudian, dalam tujuan mendukung validitas informasi, fitur verifikasi laporan tersedia melalui panggilan video. Lebih canggih, dalam sedikit sentuhan tuts saja, satu laporan mampu mengoordinasikan banyak organisasi perangkat daerah sekaligus

Hubungan selanjutnya, dengan menelurkan aturan-aturan yang tegas juga fleksibel, akan menjadikan keseluruhan sistem ini bekerja sebagai satu keunggulan kompetitif dalam memenangkan kompetisi global. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas dan manajemen ASN sebagai human capital akan menginspirasi pergerakan investasi, yang kemudian disusul oleh banyak lapangan kerja baru, sehingga menumbuhkan ekonomi dan mengantarkan Indonesia ke jajaran negara maju.

Kukuh Pandu Herlambang, S.T.
(Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu)
Admin website

Leave a Response