Pringsewu Merindukan Hujan, Bukan Kebakaran Hutan dan Lahan

prakiraan potensi hujan di Kabupaten Pringsewu jatuh pada minggu ketiga di bulan November

BPBD, Pringsewu.

Siapa yang tidak sabar menanti turunnya hujan di musim hujan, bukan hujan di musim kemarau? Harap bersabar, duhai warga Kabupaten Pringsewu. Bila pernyataan dari Rudi Harianto selaku Kepala Seksi Pusat Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II, Bandar Lampung, kita jadikan acuan. Maka, prakiraan potensi hujan di Kabupaten Pringsewu jatuh pada minggu ketiga di bulan November mendatang.

BPBD PRINGSEWU
Rudi Harianto, S.Kom., M.Si., saat mempresentasikan kondisi tentang kemarau

Tidak hanya menyampaikan prakiraan datangnya awal musim hujan, Rudi juga menyempatkan memberi penjelasan singkat tentang fenomena awan mendung di musim kemarau, yang sering terlihat sekitar pukul satu atau dua siang, lalu menghilang. Menurutnya, fenomena “pemberi harapan palsu” itu terjadi disebabkan perlambatan angin. Begitu angin bertiup kencang kembali, mendung pun hilang. Kemudian, tentang pesan berantai via Whatsapp yang berisi ajakan untuk mengundang hujan dengan cara menaburkan garam di baskom berisi air, Rudi berharap agar masyarakat tidak menanggapi hoax yang telah dimunculkan sejak 2-3 tahun yang lalu.

Informasi dari pejabat BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Lampung di atas disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana bertemakan kemarau, yang diselenggarakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Lampung, pada Rabu, 18 September lalu. BPBD Kabupaten Pringsewu memenuhi undangan dengan mengutus empat orang, yaitu Teguh Prasetyo (sekretaris), Sunarto (Plt. Kabid Kedaruratan dan Logistik), Ringgo Amin Gemail Roli (Kasi Kesiapsiagaan), dan Pandu Herlambang (analis mitigasi bencana).

Dalam forum tersebut, puluhan peserta tidak hanya menyimak data dan informasi tentang keberlangsungan musim kemarau tahun ini dari BMKG, melainkan tiap-tiap perwakilan dari BPBD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berdiskusi tentang tema yang diangkat dan menyepakati dua hal penting.

BPBD PRINGSEWU
Perwakilan BPBD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

Pertama, BPBD kabupaten/kota–dipimpin BPBD Provinsi–mengingatkan kepada khalayak tentang tanggung jawab penanggulangan bencana yang diemban bersama oleh tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta (dunia usaha). Dengan demikian, BPBD tidak berjuang sendirian dalam menanggulangi bencana atau musibah seperti–yang sedang sering terjadi–kebakaran hutan dan lahan. Namun, bahu-membahu bersama sesama instansi pemerintah semisal Dinas Pertanian, Dinas PUPR, atau TNI/Polri. Juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik swasta murni maupun BUMN dan BUMD. Di tingkat paling rendah, BPBD mengharapkan bantuan dari warga dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/pekon. Selain itu, dalam kondisi tidak terjadi bencana, tanggung jawab yang disinggung di atas menuntut praktik koordinasi yang intensif antar sektor dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menjadi penting untuk diingat bersama karena upaya penanggulangan sejak tahap pra-bencana hingga pasca-bencana sulit diwujudkan tanpa campur tangan unsur non-BNPB/BPBD. Belum lagi bila membahas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang intensitasnya meningkat di musim kemarau, serta penyelesaiannya yang silang sengkarut dengan sektor masyarakat maupun dunia usaha. Mengambil contoh keterkaitan karhutla dengan masyarakat, BPBD Kabupaten Pringsewu mencatat: dari 10 kejadian sejak Agustus sampai dengan tulisan ini diterbitkan, tidak satu pun didapati identitas pelakunya. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jelas mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan. Tambah lagi, karhutla jelas-jelas menimbulkan polusi udara serta ancaman terhadap permukiman di sekitar titik api. Namun, dalih-dalih tetap saja bermunculan. Misalnya, “tidak ada yang terancam dan dirugikan saat kebakaran di lahan tanpa tanaman produktif serta jauh dari permukiman”, atau “pembakaran sebagai upaya paling murah membuka lahan untuk perkebunan”.

Apabila alasan “tidak ada yang terancam dan dirugikan” dipilih sebagai legitimasi aksi pembakaran, BPBD Kabupaten Pringsewu jelas keberatan. Kenapa, karena setiap kali menerima laporan karhutla seperti pada pada 8 September malam, satu regu Satgas Damkar menindaklanjuti dengan berjibaku melawan api dan asap pekat dalam gelap. Padahal, lokasi karhutla yang berada di sebuah bukit di Pekon Tambahrejo, bisa dibilang hanya “membahayakan” ilalang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun tidak tampak ketakutan atau terganggu. Asyik menyeruput kopi di teras rumah, dan menyaksikan kontes dangdut di depan televisi masing-masing. Kejadian lainnya di Pekon Ambarawa Barat (18/09/2019) yang menjadi bukti seminimal-minimalnya tanggapan atas sebuah laporan karhutla, BPBD Kabupaten Pringsewu tetap menugaskan Satgas Damkar untuk menyaksikan kobaran api dari jarak satu kilometer akibat tidak adanya akses bagi mobil dan satgas untuk memadamkan api di bukit tengah sawah. Sampai sini, apakah alasan di atas bisa dipakai untuk mengingkari peluh dan kondisi berisiko tinggi para petugas pemadam yang bertugas?

Silakan baca lagi: Ini Alasan BPBD Melarang Pembakaran Lahan Secara Sembarangan.

Kemudian, jika alasan “murah” dijadikan alasan membakar lahan demi membuka lahan pertanian/perkebunan oleh perorangan maupun perusahaan, maka BPBD Kabupaten Pringsewu mendorong perancangan dan penerbitan peraturan daerah (perda) yang mengatur syarat-syarat pembakaran dengan memerhatikan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bisa mempertimbangkan untuk meniru Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010, di mana pembakaran hutan harus mendapatkan izin dari kepala daerah, camat, lurah, atau ketua RT sesuai dengan luas lahan. Bila kondisi demikian yang disepakati, tentu saja BPBD bisa menghemat energi karena hanya menjadi pihak yang menerima terusan laporan akan terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD bisa mengalihkan penggunaan air secara bijak, yang sebelumnya diperuntukkan menyiram api, menjadi menyiram tanaman atau bak penampungan air bersih milik warga yang kesulitan mendapatkan air.

Kedua, kemarau panjang yang memberi dampak berupa kekeringan, mengharuskan BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih, baik yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah. Sebagai tambahan informasi dari BMKG, eksploitasi air tanah dari kegiatan pengeboran sumur tanpa pengawasan dan perhitungan akan mengganggu siklus hidrologi atau siklus air di masa mendatang. Prakiraan masuknya musim hujan yang masih 60 hari lagi, tentunya menjadikan semua pihak lebih memerhatikan kondisi sumber air dan cadangannya.

Sekiranya cukup panjang ulasan yang disertai cerita dalam tulisan kali ini. Peringatan tentang bencana berupa kekeringan maupun musibah karhutla yang mengancam akibat dampak kemarau, sudah disampaikan. Namun, bila kewaspadaan sudah ditingkatkan dan upaya pencegahan telah dilakukan, tetapi bencana serta musibah tetap terjadi, segera hubungi BPBD di nomor (0729) 21108.

(p&u)

Leave a Response